Next Post

Dengan Transformasi Presisi Kapolri Baru Jenderal Listyo Sigit Prabowo Merubah Wajah Polri

IMG-20210211-WA0131

Mojokerto, jagadpos.com – Kapolri yang baru Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si telah dilantik di Istana Merdeka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Rabu, 27 Januari 2021 di Istana Negara Jakarta.

Listyo Sigit Prabowo sang Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang baru merupakan Kapolri ke-25 menggantikan pendahulunya Jenderal Drs. Idham Aziz, M.Si, lahir di Ambon Maluku pada tanggal 5 Mei 1969. Sebelum menjadi Kapolri, jabatan terakhir Listyo adalah sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri.

Yang menarik dari Kapolri baru ini antara lain adalah makalah yang diajukan dalam menjalani fit and proper test di Komisi III DPR RI sebuah konsep yang berjudul “Transformasi Menuju Polri yang Presisi’.

Kata ‘presisi’ yang digunakan Listyo dalam judul makalahnya tersebut merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas, transparasi berkeadilan. Poin poin penting gagasan dalam Presisi itu diantaranya transformasi ” Tidak boleh ada lagi hukum tajam ke bawah tumpul ke atas ” dan “Penegakan Hukum Tegas tapi Humanis” serta “Kepastian Hukum harus akan tetapi yang penting adanya rasa keadilan di Masyarakat”.

Yang menari pula bahwa sesaat setelah dilantik, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung mengadakan kunjungan silaturahim marathon ke PB Nahdlatul Ulama. Dilanjut kemudian kunjungannya ke PP Muhammadiyah, PP Rabithah Alawiyah (komunitas Habib/keturunan Nabi), Panglima TNI, KASAD, KASAU, Jaksa Agung dan KPK. Tentunya kunjungan kerja silaturrahim Kapolri tersebut bertujuan untuk membangun komunikasi, sinergitas dalam mewujudkan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).

Terkait Harapan baru Transformasi Polisi Baru “Presisi” ini, wartawan media ini sengaja menemui salah satu Senior Aktivis LSM Mojokerto Machradji Machfud untuk meminta komentar dan pandangannya. Berikut yang disampaikan oleh Machradji Machfud.

“Saya hormat, bangga dan sekaligus kagum kepada pak Listyo Kapolri kita yang baru ini. Karena menyampaikan konsep, gagasan atau paradigma baru buat jajaran Polri yang dikenal dengan Transformasi Presisi”, kata Machradji.

Lebih jauh Machradji Machfud menyampaikan pandangannya bahwa pada prinsipnya kebijakan yang ditetapkan pak Sigit adalah mewujudkan Polri yang dicintai masyarakan. Secara umum meninggalkan wajah Polri yang dibenci menjadi wajah Polri yang dicintai masyarakat.

Bayangkan saja pak Sigit berani menyampaikan kondisi obyektif Polri saat inii pandangan negatif masyarakat terhadap Polri akibat perilaku atau ulah oknum sebagai dasar dari kebijakannya Transformasi Presisi. Sebut saja titik-titik lemah Polri yang disampaikan pak Sigit diantaranya Pelayanan yang masih berbelit-belit, ucapan anggota yang arogan, adanya pungli di berbagai sektor pelayanan, kekerasan dalam penyelesaian masalah, penanganan kasus tebang pilih, dan perilaku lainnya yang menyebabkan kebencian di masyarakat.

Pak Listyo Sigit mengatakan : ‘Ke depan, pelayanan terhadap masyarakat akan semakin ditingkatkan. Tampilan yang masih belum sesuai dengan pandangan masyarakat harus segera diubah.

“Tidak boleh ada lagi hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Tidak boleh lagi ada ibu yang dilaporkan anaknya dan diproses. Hal-hal seperti ini ke depan tidak boleh lagi. Dan tentunya kasus-kasus lain yang mengusik rasa keadilan masyarakat. Betul hukum harus ditegakkan, namun humanis. Di saat ini masyarakat butuh penegakan hukum demi keadilan masyarakat, bukan untuk kepastian hukum”.

Kalau menurut faham saya bahwa Pak Listyo ingin mengatakan bahwa hakekat hukum, penegakan hukum , supremasi hukum dan kepastian hukum itu adalah adil, keadilan, keadilan di masyarakat. Oleh sebab itu mengawali naskah putusan sidang di pengadilan oleh para hakim mesti dimulai dari kalimat “Demi keadilan berdasarkan KeTuhananYang Maha Esa”.

Kedepan secara rinci penegakan hukum harus adil bagi semua orang (equality before the law), tidak boleh tebang pilih, tidak boleh dipengaruhi oleh status sosial subyek hukum, juga tidak boleh dipengaruhi oleh perbedaan SARA. Kedepan Proses hukum harus mengedepankan azas praduga tak berasalah ( presumption of innocence ), tidak boleh menggunakan kekerasan, siksaan dan mengabaikan Hak Asasi Manusia.

Penegakan Hukum harus tegas, tetapi harus humanis. Tegas penegakan hukum akan tetapi humanis, maksudnya yang penting memperhatikan sisi manusianya, kemanusiaan, situasi kejiwaan manusianya atau subyek hukumnya.

Kedepan Kepastian hukum penting dijalankan. Akan tetapi yang lebih penting lagi keadilan, keadilan masyarakat. Hukum dilihat juga dari sisi sosial dan budaya masyarakat. Jadi tidak semata-mata kepastian hukum saja.

Terakhir yang sangat dirasakan masyarakat sehingga muncul stigma buruk dan negatif yang berujung pada kebencian masyarakat kepada Polri, adalah suap atau pungli dalam pelayanan Polri. Kedepan tidak boleh ada lagi pungli dalam sektor pelayanan masyarakat. Termasuk pelayanan pengurusan SIM si Mapolres. Kalau ketentuannya misalnya bayar Rp. 150.000,- ya bayar segitu, terus diberi kwitansi resmi selesai. Kedepan tidak boleh kemudian mestinya biayanya 150 ribu membengkak karena ada pungli.menjadi 300 rbu, 500 ribu bahkan 700 rb.

Konsep Kapolri baru Transformasi Presisi ini harus menjiwai dan dipraktikkan oleh seluruh jajanan dibawah Mabes Polri yaitu Polda, Polres dan Polsek. Jika tidak akan sia-sia konsep yang baik itu. Karena hanya berhenti pada Jargon, banner dan baleho saja.

Semoga dengan Kapolri baru kedepan Polri yang baik dan wajah Polri dicintai masyarakat. Selamat bertugas buat Kapolri baru Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. (lin).

Related posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Dapatkan berita terupdate kami.

ban11

Recent News