Next Post

Menjawab Tuduhan Ketua DPC PPP Mojokerto Terkait PAC Abal – abal

Mojokerto – Sehari selepas deklarasi dukungan kader PPP Kabupaten Mojokerto kepada pasangan bakal calon (pasbalon) Ikfina – Akbar (Ikbar) Minggu (12/7/2020). Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP, Khusairin angkat bicara terkait adanya kader PPP yang “membelot” mendukung Ikbar.

“Pimpinan Anak Cabang (PAC) PPP yang hadir itu abal-abal, dan PAC PPP Kabupaten Mojokerto tetap solid. Sebagaimana telah dipublikasikan lewat media oline maupun cetak,” kata Khusairin.

Koordinator deklarasi dukungan kader PPP Mojokerto kepada Ikbar menjawab tuduhan miring dari Ketua DPC PPP Kabupaten Mojokerto.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa para Ketua PAC PPP yang hadir dan mendukung Bai’atul Bendunganjati deklarasi mendukung dan memenangkan Ikbar itu asli masih aktif dan punya SK dari DPC PPP Kabupaten Mojokerto, “ kata Machradji.

Kalau ada yang mengatakan PAC PPP itu abal-abal alias palsu, kata Machradji, itu keluar dari orang asal bunyi alias asbun. “Tak pantas seorang Ketua DPC PPP Kabupaten Mojokerto berkata bohong seperti itu. Karena jelas-jelas melanggar prinsip perjuangan PPP yaitu amar ma’ruf nahi mungkar, kejujuran dan keadilan serta akhlaqul karimah,” sambung Machradji.

Lebih lanjut Machradji mengatakan, para Ketua PAC PPP yang masih aktif antara lain Ketua PAC PPP Pacet Gus Khotibul Umam, Bangsal Purnomo Sidiq, Haris Trowulan Setiawan, Mojoanyar Supriyanto, Mojosari M.Ridwan, Pungging M. Yunianto, Ngoro Towakit, Gondang Mulyadi, Jatirejo Sujiono, Puri H.Syaifuddin Malik, Trawas Khairul Anam, Sooko M. Yusuf termasuk dari Kutorejo serta Kemlagi.

Meski diakui, SK asli atau fotocopy ditarik dan disimpan di DPC PPP. “Mereka hanya diberitahu saja tidak memegang secara fisik SK tersebut. Ini berdasarkan pengakuan para Ketua PAC tersebut. Akibatnya, Ketua PAC yang lama gak tahu kalau sudah diganti dan menganggap dirinya masih sah sebagai Ketua PAC PPP, “ beber Machradji.

SK diterbitkan menjelang musyawarah cabang untuk memastikan saja mendapat suara terbanyak dalam proses pemilihan Ketua DPC PPP. Machradji juga mengungkapkan, mereka yang bukan orangnya diganti begitu saja kemudian menerbitkan SK baru tanpa adanya musyawara sebagaimana diatur oleh AD dan ART PPP. (dr/adv)

Related posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *