Next Post

Awasi Gerakan Buzzer, Bawaslu Merujuk UU ITE

Ponorogo – Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Divisi Pengawasan dan Sosialisasi, Mochammad Afifuddin menyampaikan bahwa sebagai pedoman dalam pengawasan pelanggaran kampanye di ranah daring (dalam jaringan atau internet) pihaknya berpegang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hal ini sampaikannya usai acara Jagong Budaya Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2020 di Kantor Bawaslu Ponorogo, Jalan Trunojoyo 147, Rabu (19/8/2020).

Dia menjelaskan, bahwa dalam rangka penegakan hukum di ranah duaring tersebut, pihak Bawaslu bekerjasama dengan Kepolisian dan Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo).

“Untuk itu (pengawasan daring) kita bekerjasama dengan kominfo dan kepolisian. Karena kewenangan kita adalah pengawasan, sedangkan untuk penindakan harus melibatkan lembaga lain,” ucapnya kepada media ini.

Oleh karena tidak punya kewenangan dalam penindakan hukum, maka Bawaslu lebih menitikberatkan kegiatannya pada upaya pencegahan. Seperti dalam acara jagong budaya yang digelar pada kesempatan ini adalah dalam rangka internalisasi (memasukkan) unsur-unsur pengawasan kepada kelompok, komunitas atau elemen masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pencegahan dan pengawasan tindak pelanggaran Pemilihan Umum.

Disinggung tentang keberadaan Buzzer, yaitu orang atau sekelompok orang yang bertugas menyebarkan berita di dunia maya dengan menggunakan berbagai media sosial. Komisioner Bawaslu RI ini menyatakan, tantangan dalam penanganan pelanggaran di media sosial adalah waktu yang dibutuhkan relatif lama.

“Misalnya, di Facebook. Untuk men-take down, tidak cukup Facebook Indonesia tapi harus ke Facebook Singapura. Meski begitu, sudah ada keinginan dari pihak Facebook untuk membantu penanganan pelanggaran (pemilu) ini, dengan cara membuka diri,” ujarnya.

Maka, dirinya menghimbau kepada masing-masing pihak pasangan untuk saling menjaga diri.

“Karena setelah penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 23 September mendatang, pihaknya akan mulai mengaktifkan kewenangan pengawasan dalam rangka mencegah dan menindak segala bentuk pelanggaran, baik di dalam maupun di luar jaringan,” ujarnya setengah memperingatkan.

Sebagai informasi, selain dari Bawaslu RI, jagong budaya tersebut juga dihadiri oleh Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia, Nuning Rodiyah dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Hampir semua komisioner Bawaslu Kabupaten Ponorogo hadir dalam kegiatan yang disuguhi pagelaran Seni Reog khas Ponorogo tersebut. Hanya Widi Cahyono, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa yang tidak terlihat selama acara. (one)

Related posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Dapatkan berita terupdate kami.

ban11

Recent News