Next Post

Bergaining Politik Maju Maju Mundur Cantik antara Plh, Pjs, PJ dan Plt

Oleh Hafidz Syarif Rusli

Praktisi hukum dan Pemerhati Sosial

 

“Kemendagri cairkan Anggaran Pilkada 2020, sungguh indah ketika pergolakan politik di Ponorogo mulai memanas, harus ada tahapan melalui aturan pilkada, dan itu wajib dilaksanankan”

 

Pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) segera mencairkan sisa anggaran untuk Pilkada Serentak 2020 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) paling lambat 15 Juli mendatang, dan juga  Menurut Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar, hal itu sesuai arahan Mendagri Tito Karnavian kepada 270 kepala daerah penyelenggara pilkada.

“Mendagri sudah mengimbau agar sebelum 15 Juli, semua daerah yang menyelenggarakan Pilkada harus sudah 100 persen mencairkan dana pilkada ke penyelenggara,” ujar Bahtiar, sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemendagri.(kompas.com, Rabu 1 Juli 2020).

Sungguh miris ! Ketika aturan dan kebijakan tumpang tindih, kenapa? Tahapan itu mulai bergejolak akibat dari pandemi Covid-19, berimbas pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) akan mulai bekerja pada 15 Juli 2020, dan berakhir 13 Agustus 2020., 

Menarik hati ketika petahana menyalonkan lagi, pertanyaannya ‘Siapa yang jadi bupati di Ponorogo?” , Plt , Plh, Pjs, atau PJ?

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah gubernur, bupati dan walikota pada pasal 70 ayat 3 menyatakan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan.

Mengutip dari Liputan6.com, tanggal (12/2/2020), Kepala daerah yang sedang menjabat atau petahana yang memutuskan ikut pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), diharuskan cuti pada 11 Juli sampai 19 September 2020.

“Penetapan calon kepala daerah sesuai jadwal akan dilakukan pada 8 Juli 2020. Tiga hari setelah itu tepatnya tanggal 11 Juli, petahana itu harus cuti sampai 19 September. Kemudian petahana itu bisa kembali masuk kerja pada 20 September,” ujar Ketua KPU Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) Alharis di Simpang Empat, dikutip lagi dari Antara, Rabu (12/2/2020).

Bisa diartikan selama cuti atau masa kampanye yang bersangkutan tidak boleh menggunakan fasilitas negara dalam bentuk apapun. Harus melepaskan tanggungan negara sebagai petahana. 

Secara otomatis karena ada fenomena-fenomena yang terjadi semisal ada pandemi Covid-19 peraturan mengenai tahapan Pilkada akan berubah mengikuti kondisi situasi Ponorogo. Ini pun berimbas terjadi perubahan politik calon – calon bupati khususnya di Ponorogo, yang membuat manuver-manuver dengan sebutan maju mundur cantik, kenapa? dengan asumsi ketika seseorang berani mengajukan permohonan untuk mendaftarkan calon Bupati seharusnya sudah mempersiapkan diri dengan partai pengusung.

Namun kenyataannya, di Ponorogo sendiri isu senter ada 3 (tiga) calon bupati yang ingin jadi kepala daerah di Ponorogo, namun hanya salah seorang bakal calon yang sudah mendaftarkan diri lewat salah satu partai pendukung atau pengusung, dan pasangan yang lain masih menunggu, permainannya sungguh cantik, ketika ada isu incumben atau petahana kembali menyalonkan lagi.  

Dari sinilah bisa dijadikan sebuah intersting asumstion bahwa petahana atau incumbent bupati di Ponorogo yang akhir jabatan sampai 2021,  bisa menjadi isu menarik ketika  berbicara istilah Pj, telah diatur dalam Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016.

Ketika akhir masa jabatan (AMJ) selesai, ditambah kepala daerah itu tidak cuti kampanye, maka sampai dilantik kepala daerah baru, posisinya diisi oleh pejabat tinggi madya.

Sedangkan istilah Plh, jabatan tersebut diisi oleh sekretaris daerah (sekda), ketika masa jabatan kepala daerah kurang dari satu bulan. Posisi Pj, Pjs, dan Plh kepala daerah merupakan hasil dari proses administrasi.

Lain halnnya dengan Plt kepala daerah yang bagian dari hasil politik lewat pilkada. Kalau sifatnya administrasi, pejabat administrasi negara yang berhak menjabat. Misalnya dari institusi kepolisian, tentara, dan aparatur sipil negara.

Nah, apabila Plt (Pelaksana tugas), maka bisa jadi apabila petahana kalah dalam Pilkada, petahana masih bisa menyelesaikan program-program yang belum tuntas karena apa Bupati di Ponorogo tugas akhirnya sampai tahun 2021, “sebuah pertanyaan besar?” bahkan jika hanya cuti merujuk pasal 70 ayat 3 UU nomor 10 tahun 2016, birokrasi tetap akan tunduk.

Karena secara tidak langsung, petahana masih menjabat sebagai pemimpin di daerah. Hal ini juga bisa mempengaruhi netralitas ASN yang harus memilih saat hari pemungutan suara. disinilah akan ada bergaining dengan Bupati yang terpilih, ini merupakan politik yang disebut maju mundur cantik.

Ketika terjadi cuti sesuai pasal 70 ayat 3 UU Nomor 10 tahun 2016, yang berbunyi  : “Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri”. Berimbas pada pengangkatan kekuasaan pemerintahan akan di serahkan ke Provinsi atau Gubernur sebagai policy, maka yang terjadi Sekda atau yang disebut Sekretaris Daerah akan “lost of power policy” dalam “take of power policy”

Dengan demikian seharusya ada pembahasan kajian lebih lanjut UU Nomor 10 Tahun 2016. Karena bagi jajaran pengawas akan lebih mudah melakukan pengawasan jika legislatif dan eksekutif mundur. Sehingga tidak ada potensi abuse of power alias penyalahgunaan oleh petahana.

Related posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Dapatkan berita terupdate kami.

ban11

Recent News