Next Post

Prosedur dipertanyakan, RSUD Ibnu Sina Terancam Dipidanakan

Gresik – Para advokat dari Firma Hukum Hammurabi yang mendampingi AHF (40) saat meminta klarifikasi ke pihak manajemen RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik menyatakan siap membawa kasus ini ke meja hijau, jika pihak manajemen rumah sakit tidak bisa memberi penjelasan tentang tindakan yang telah dilakukan terhadap kliennya.

“RSUD Ibnu Sina harus bisa memberikan penjelasan terkait tindakan yang sudah diambil dalam penanganan penyakit yang dialami atau diderita oleh klien kami,” kata Nanang Abdi, salah satu advokat yang mendampingi di RSUD Ibnu Sina, Gresik, Kamis (16/7/2020).

Nanang, sapaan akrabnya, mengatakan bagaimana mungkin di waktu yang hampir bersamaan, hasil tes swab yang dilakukan di RSUD Ibnu Sina bisa berbeda dengan dua rumah sakit yang lain.

“Dan implikasinya (dari hasil tes tersebut), klien kami harus dirawat selama 21 hari di rumah sakit ini bersama orang-orang dengan status PDP (Pasien Dalam Pengawasan) dan positif Covid-19. Jika akhirnya klien kami dinyatakan positif, bisa jadi tertular (ketika dirawat) di sini,” ujarnya.

“Karena saat dirawat, dia hanya menggunakan masker. Sedangkan para perawat yang bertugas menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) lengkap. Bagaimana jika posisinya dibalik, apakah mereka mau menanggung resiko itu,” imbuh Nanang dengan nada kesal.

Belum lagi, menurutnya, tindakan menyebarkan informasi yang hingga kini masih belum ada kejelasannya kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kliennya adalah tindakan yang sangat merugikan, sama seperti menyebarkan berita bohong (hoax) atau fitnah.

“Untuk memulihkan kembali nama baiknya, itu (upaya) tidak mudah. Apalagi di tengah situasi seperti sekarang ini,” ucapnya.

Surat Permintaan Klarifikasi yang disampaikan kepada RSUD Ibnu Sina

Iis Rahmawati, advokat yang lain, menyatakan RSUD Ibnu Sina adalah rumah sakit yang besar, yang menjadi rujukan atau panutan bagi rumah sakit yang ada di Gresik, seperti halnya RSUD dr. Sutomo di Surabaya. Maka, pihak rumah sakit harus bisa mempertanggungjawabkan secara moral tindakan yang diambilnya.

Dirinya curiga, desas desus atau gosip yang beredar di masyarakat selama ini tentang adanya dana penanganan pasien Covid-19 dari pemerintah yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah memang benar adanya.

“Kami curiga berita itu benar. Dan pihak RSUD Ibnu Sina ingin mencairkan dana penanganan Covid-19 tersebut sebanyak-banyaknya melalui cara yang tidak sehat, tidak benar, dengan memasukkan pasien non Covid-19 ke dalam daftar pasien Covid-19,” cetusnya.

Hal ini menurutnya terindikasi dari pertanyaan yang berulangkali ditanyakan para perawat, yaitu apakah bapak sesak napas.

“Ini (pertanyaan) seperti mensugesti, agar orang berpikir dirinya sakit. Sedangkan hasil tes swab tidak pernah ditunjukkan. Katanya rahasia, ini salah, tidak ada yang rahasia dari data pasien. Kalau memang rahasia, kenapa masyarakat diberitahu tentang informasi tersebut, malah lebih dulu dari pasien itu sendiri?” ungkapnya setengah bertanya.

Dikatakannya, untuk itu, pihak RSUD Ibnu Sina harus berani mengambil tindakan terhadap oknum-oknum yang ‘bermain’ dalam penanganan Covid-19 ini, mengingat Covid-19 adalah bencana kemanusiaan atau sosial yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

“Begitu juga Bupati Gresik sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 harus ikut turun tangan dalam kasus ini, untuk memastikan tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan kebijakan untuk kepentingan sendiri. Kalaupun ada, maka (tindakan Bupati tersebut) akan menimbulkan efek jera dan memulihkan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Kasus rumah sakit ‘nakal’ dalam penanganan Covid-19 memang bukan hal baru. Kasus di beberapa daerah bahkan telah sampai ke telinga para anggota DPR, seperti disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah kepada Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto dalam rapat kerja bersama pemerintah dan DPR (Kumparan, 15 Juli 2020).

“Ada kenakalan dari pihak rumah sakit. Tidak Covid-19 tapi dinyatakan Covid-19. Keluarganya tidak terima dan mau menuntut ke pengadilan. Akhirnya rumah sakit menyerah. Dan menyatakan bukan Covid-19,” kata Said dalam rapat, Rabu (15/7/2020).

Untuk itu, Said meminta kepada Menteri Kesehatan agar turun melihat langsung kondisi di lapangan. Jika memang ada rumah sakit yang nakal, harus diberikan sanksi. (ian)

Related posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *