Next Post

PN Gresik Agendakan PS ke UD. Katon Karya, Pastikan Tidak Ada Dampak Lingkungan

Gresik – Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa UD. Katon Karya yang selama ini melaksanakan usaha pengolahan limbah makanan menjadi pakan ternak dan diambil minyaknya telah berhenti beroperasi.

Perusahaan yang mengolah makanan sisa atau cacat produksi kacang shanghai ini terbelit masalah hukum. Dia didakwa dengan pasal 109 jo pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Yang berbunyi, “Melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.”

Untuk diketahui, Menurut Undang Undang tersebut, Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Sedangkan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) adalah dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL.

Lantas, apakah jenis usaha yang dilaksanakan oleh UD. Katon Karya mensyaratkan Amdal atau UKL-UPL? Menurut Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 menyatakan bahwa Minyak Jelantah (Waste Cooking Oil) bukan merupakan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Menurut Ahmad Maulana Robitoh, kuasa hukum UD. Katon Karya, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kliennya tidaklah pas.
“Seharusnya ini bukan perkara pidana, tapi perdata,” ucapnya.

Dikatakannya, hal ini merujuk pada Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi, “Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Dalam persidangan hari Senin (1/9/2020), advokat yang akrab disapa Robi ini mengungkapkan, menurut keterangan para saksi dari kepolisian yang dihadirkan oleh JPU, kasus ini berawal dari laporan seseorang.

“Hanya anehnya, pihak pelapor bukan penduduk sekitar lokasi (pabrik) atau dengan kata lain bukan masyarakat terdampak,” ujarnya.

Kejanggalan ini menurutnya semakin diperkuat oleh keterangan saksi dari Dinas Lingkungan Hidup yang mengatakan di depan persidangan bahwa pihaknya hanya dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Dan dari keterangan tersebut, pihak kepolisian menetapkan pemilik UD. Katon Karya sebagai tersangka. 

“Ini kan sudah salah prosedur. Seharusnya jika ada temuan, pihak DLH melaporkan ke Gakkum LHK. Karena DLH tidak punya kewenangan untuk itu,” keluhnya.

Di sisi lain, saksi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat ditanya olehnya di muka persidangan juga menyatakan dirinya tidak pernah melakukan kunjungan ke lokasi yang menjadi Tempat Kejadian Perkara (TKP).

“Lha terus gimana menetapkan sesorang menjadi tersangka tapi tidak pernah melakukan pemeriksaan. Oleh sebab itu, Majelis Hakim mengagendakan PS (Pemeriksaan Setempat). Karena ada perbedaan antara keterangan saksi dengan terdakwa,” katanya.

Ditegaskan oleh Robi, keputusan majelis hakim untuk melakukan PS ke Dusun Sawen Desa Tanjung RT.009 RW.007 Kecamatan Kedamean yang menjadi lokasi usaha UD. Katon Karya adalah sebuah kemajuan yang membahagiakan dalam persidangan kasus ini.

“Karena menurut saksi dari Dinas Lingkungan Hidup, yang menjadi dasar bahwa usaha yang dilaksanakan UD. Katon Karya harus memiliki izin lingkungan adalah lantai pabrik atau tempat usaha masih berupa tanah. Padahal kenyataannya, lantainya sudah dicor,” pungkasnya. (ian)

Related posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *