Next Post

Naziri: Kita Dukung Bawaslu dan KPU menjadi Pahlawan Demokrasi

Ponorogo – Ipong Muchlisoni, sang petahana akhirnya diperiksa oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ponorogo, terkait laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Kamis (1/10/2020). Usai menjalani pemeriksaan, Ipong yang datang dengan didampingi calon wakilnya serta perwakilan dari partai pengusungnya memberikan pernyataan kepada awak media yang sudah menunggu sejak pagi.

Dalam keterangan persnya, Ipong mengatakan bahwa pinjaman kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) bukanlah kebijakan yang dia ambil, melainkan dirinya hanya menuruti perintah Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2020.

“Jadi dasar hukumnya sudah jelas,” kilahnya.

Ipong juga berdalih bahwa pinjaman ini pada hakikatnya adalah percepatan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.

“Jadi DAU yang seharusnya ditransfer pada Tahun Anggaran 2022-2025 diturunkan di tahun ini,” ujarnya.

Pernyataan Ipong ini memicu reaksi beragam dari banyak kalangan. Ditemui terpisah, M. Naziri, advokat yang juga seorang pengamat sosial politik menuturkan, bahwa masalah utama dari persoalan ini ada pada dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota yang mengatur tentang larangan bagi Bupati untuk menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

“Dimana sanksi bagi petahana yang melanggar aturan tersebut adalah pembatalan pencalonannya oleh KPU,” katanya saat ditemui di kantornya, Kamis (1/10/2020).

Menurut Naziri, poin utama dari persoalan ini adalah penandatanganan perjanjian pinjaman tersebut. Dimana sebuah pinjaman tidak akan turun tanpa pengajuan.

“Seperti dikatakannya (Ipong, red) bahwa dia ditawari pinjaman. Maka keputusan untuk mengambil pinjaman itulah kebijakannya. Karena pinjaman tidak akan turun tanpa pengajuan,” ujarnya.

“Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan bersama legislatif untuk pembahasan anggaran dan perintah pelelangan proyek. Inilah yang dikatakan sebagai program atau kebijakan,” lanjutnya.

Dikatakan oleh Naziri bahwa Ipong tidak bisa berlindung pada peraturan pemerintah atau peraturan keuangan untuk melegalkan tindakan yang sudah dilakukannya.

“Ini mengacu pada asas hukum lex specialis derogat lex generalis. Artinya, dasar hukum yang dipakai dalam pelaksanaan pilkada, ya, Undang-Undang Pilkada, bukan yang lain,” kata mantan aktivis mahasiswa era 2000an ini.

Dijelaskan oleh Naziri, sapaan akrabnya, dengan dalih percepatan transfer DAU, pinjaman ini justru sangat merugikan calon yang akan terpilih. Karena dana yang seharusnya untuk merealisasikan programnya telah diambil duluan oleh Ipong.

“Jadi sudah terang benderang tentang klausul menguntungkan dirinya dan merugikan calon yang lain, termasuk masyarakat. Karena pemotongan DAU yang katanya 40 milyar per tahun akan memangkas anggaran semua SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah), termasuk bidang kesehatan yang masih berjuang melawan pandemi Covid-19 yang tidak jelas kapan berakhirnya,” terang Naziri.

Untuk itu, Naziri mengajak seluruh elemen masyarakat yang ada di Ponorogo untuk memberikan dukungan penuh kepada Bawaslu dan KPU serta Gakkumdu agar bisa memutus persoalan ini secara konstitusional dan bebas tanpa campur tangan serta tekanan dari pihak manapun.

“(Dukungan) ini penting. Karena memutus masalah ini tidak mudah. Mereka menghadapi tantangan yang luar biasa, yang akan mengubah hidup mereka sejak sekarang. Maka berikan kesempatan bagi mereka untuk menjadi pahlawan demokrasi. Hargai keberanian dan idealisme mereka, jangan biarkan nurani mereka dirampas,” tuturnya.

Naziri menghimbau masyarakat agar juga mengambil langkah ke DKPP untuk menjaga marwah penyelenggara pemilu dalam memutus masalah ini. (ian)

Related posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *