Next Post

Diduga Cacat Hukum, Warga Kertosari, Ponorogo Tolak Pendirian Tower Seluler

Ponorogo – Diduga cacat hukum, pendirian sebuah bangunan tower seluler di Jalan Ukel no 39, RT 04 RW 03, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo ditolak warga, Rabu (15/07/2020).

“Dari awal warga banyak yang tidak diajak musyawarah pada rencana pembangunan tower tersebut. Undangan musyawarah hanya ditujukan pada pihak yang sepakat pada rencana pendirian. Bahkan Ketua RT yang diundang statusnya sudah purna, bukan ketua RT terpilih atau definitif,” ujar Yusuf Santoso, salah seorang warga yang memiliki lahan dan bangunan berjarak sekira 25 meter dari bangunan tower tersebut.

Berdirinya tower seluler diduga cacat hukum.

Aksi penolakan ini dihadiri sebanyak 50 warga RT 04 RW 03 di kantor Kelurahan Kertosari. Aksi ini pun sudah kali kedua dilakukan warga, mereka menuntut pendirian tower tersebut segera dihentikan.

“Berdasarkan hasil musyawarah pada (15/7/2020) sudah jelas dan tegas disepakati bahwa pendirian tower harus dihentikan karena cacat hukum dan proses perijinan harus dibatalkan atau dicabut. Jika tidak dihiraukan, maka akan dikerahkan massa lebih banyak lagi,” tegas Ketua RT 04 RW 03, Dudin Siswanto.

Ada lima alasan mengapa warga di sekitar bangunan tower tersebut melakukan aksi penolakan. Antara lain diduga cacat hukum karena pihak Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Ponorogo yang bersanding dengan bangunan tower memberikan pernyataan penolakan seperti ditanda-tangani Rektor STKIP, Tedjo Kusuma, Sumini dan pemilik tanah di sebelah timur bangunan tower.

Alasan berikutnya dengan berdirinya tower seluler tersebut dapat menimbulkan dampak radiasi, dampak harga tanah, dampak lingkungan seperti terpecahnya kerukunan dan dibangun di lokasi padat penduduk.

Lima alasan itu warga mengambil sikap dan menuangkan sejumlah tuntutan. Antara lain IMB No : SK-IMB-350216-15062020-01 yang telah dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ponorogo tanggal 15 Juni 2020 dibatalkan.

Berikutnya, tower seluler di Jalan Ukel no 39 di atas tanah hak milik Nurhayati istri sah Timbul Pranowo tempat berdirinya bangunan tower diturunkan, selama tower belum diturunkan siapa saja dilarang melepas banner yang terpasang di Jalan Ukel, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.

Dalam surat pernyataan ini ditanda-tangani pengurus RT 04 RW 03, antara lain Penasehat, Suprijanto, Ketua RT 04 RW 03 Kelurahan Kertosari Dudin Siswanto, Sekretaris Djuni Santosa, Bendahara Anggun Permana Saksi, Seksi Keamanan Giyanto, Seksi Humas Mahmudi dan Seksi Kepemudaan Suyadi.

Sejumlah warga juga menyoroti atas terbitnya surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). “Kenapa dalam situasi masyarakat yang masih bergejolak dan belum ada kata sepakat sudah terbit surat IMB ? Kenapa Camat Babadan berstatus Pelaksana tugas (Plt) memberikan rekomendasi strategis perijinan ? Mengapa surat keberatan warga diabaikan begitu saja? ,” tanya Zainal, salah seorang warga.

Menanggapi aksi massa ini, Mudhofir Kepala Kelurahan Kertosari Babadan menjelaskan bahwa semua tuntutan warga sudah diajukan secara prosedur kepada instansi terkait. “Adapun mengenai terbitnya ijin tersebut, tidak mengetahui,” kata Mudhofir.

Keadaan sempat memanas dengan kehadiran dari pihak STKIP Ponorogo. Karena semula memberikan pernyataan menolak pendirian tower dan bersepakat dengan tuntutan warga. Namun saat tiba di lokasi aksi, sikap STKIP berubah menjadi abstain, tidak mendukung atau menolak permasalahan ini.

Hingga aksi ini berakhir, warga dan pihak terkait belum membuahkan kesepakatan. Sesuai dengan pernyataan Ketua RT 04 RW 03, Dudin Siswanto maka dalam waktu dekat akan digelar lagi aksi yang mendatangkan massa lebih banyak. (one)

Related posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *