Next Post

Diduga desa batu menyan teluk pandan lakukan pungli program sertifikasi prona

FF8000A8-D543-4ACB-8ACE-33A7D012AB16

Jagadpos- pesawaran-lampung

Program sertifikasi  dari Pemerintah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) bagi masyarakat masih diwarnai aksi pungutan liar (pungli) oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di desa batu menyan,kecamatan teluk pandan,kabupaten pesawaran.

Rabu (8/8/21),

Dugaan pungutan pengurusan sertifikat Prona tersebut bukan dilakukan oleh Oknum BPN, melainkan pegawai jajaran Pemerintahan Desa itu sendiri. oknum memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat, dengan mengenakan biaya penerbitan administrasi penunjuk batas dan pengukuran,

Padahal sudah jelas  pada aturan uu dengan bunyi barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 423 yang sudah di tetapkan maka akan di pidana paling lama 6 tahun penjara

dan Tentunya , penunjukan batas dan pengukuran awal bisa dilakukan oleh masyarakat, “Karena masyarakat tidak tahu, maka meminta pertolongan ke aparat desa,

ini yang dimanfaatkan oleh aparat desa. Sebenarnya, biaya yang dikenakan pada Prona hanya materai untuk administrasi, hanya Rp 200 ribu,” sesuai peraturan pemerintah pusat.

Praktek di lapangan dan dari laporan sejumlah warga, banyak petugas  yang mengenakan tarif mencapai Rp 500 ribu dan 1 juta, untuk biaya pembuatan sertifikat  tersebut.

Dari keterenagan ketua pengurus program sertifikat prona ( Hadori) desa batu menyan,kecamatan teluk pandan, saat di hubungi melalui via telpon seluler,

“Saya tidak meminta dana  pungutan lebih untuk pembuatan sertifikat itu, saya mengikuti peraturan pemerintah mas” cuma Rp 200 ribu”, tidak lebih, kalau ada warga yang bilang di mintai biaya Rp 500 ribu dan 1 juta, siapa orang nya, biar saya tindak lanjuti, karna saya menjalankan pembuatan sertifikat ini, yang saya minta kepada warga hanya Rp 200 ribu’ tidak lebih, karna ibadah.Ucapnya di via telpon seluler.

Akan tetapi, mereka berani mengeluarkan Peraturan sendiri yang membolehkan pungutan,

Dan ini mesti ditinjau dan dibatalkan oleh pemerintah daerah atau kecamatan karena berlawanan dengan aturan pemerintah.

Dari pengaduan masyarakat terkait dugaan  pungutan pengurusan sertifikat Prona harus  ditindaklanjuti dengan rekomendasi pada jajaran para oknum petugas desa.   
 
(Zohir & tim)

Related posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Dapatkan berita terupdate kami.

ban11

Recent News