Next Post

Dianggap Belum Lunas, Seorang ASN Digugat oleh Pemberi Hutang

Jombang – Yulie Eka Winariyanti, warga Perum Griya Kencana Mulya, Jombang menggugat seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Heri Setyobudi dan istrinya, Lilik Setyawati yang berprofesi sebagai karyawan salah satu bank swasta ke Pengadilan Negeri Jombang. Gugatan ini dilayangkan karena dirinya merasa pihak tergugat masih punya sisa hutang ratusan juta rupiah dan tidak mau membayar.

“Pak Heri ada utang ke saya, jumlahnya ratusan juta. Tapi dia tidak mengakuinya,” sebutnya usai sidang, Kamis (13/8/2020).

“Oleh sebab itu saya bawa ke ranah pengadilan. Karena orangnya tidak merespon saat saya tagih,” imbuhnya.

Yulie mengaku bahwa tergugat mempunyai hutang sejak tahun 2018 sampai sekarang. Dalam gugatannya, Yulie menjadikan Bupati Jombang sebagai pihak yang turut tergugat dengan alasan Bupati harus mengambil tindakan atas tuntutannya.

“(Hutang) itu terjadi sejak 2018, melalui teman saya yang juga mengenal Pak Heri. Tapi sampai sekarang, Pak Heri belum melunasi kepada saya. Maka dari itu, sesuai surat gugatan saya, bupati harus mengambil tindakan atas tuntutan yang saya buat,” cetusnya.

Ditemui terpisah, Heri dan istrinya yang menjadi tergugat I dan II dalam gugatan yang teregister tanggal 6 April 2019 dengan nomor perkara 23/Pdt.G/2020/PN.Jbg ini dengan didampingi kuasa hukumnya, mengakui jika dirinya pernah berhutang pada penggugat tapi sudah dilunasinya. Jika hari ini dia dan istrinya digugat karena dianggap masih punya hutang, dia telah melakukan upaya hukum untuk membela diri.

“Kemarin, Kamis (13/8/2020), agendanya pembuktian surat. Yang terpenting, melalui kuasa hukum, kita sudah melakukan upaya hukum. Selanjutnya, kita serahkan pada majelis hakim yang akan memutus perkara ini,” ujarnya, Jumat (14/8/2020).

“Mereka berhak menuntut, saya juga berhak membela diri. Intinya, kata kuasa hukum saya, siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan. Maka kalau ada orang yang menuduh saya, maka dia harus bisa membuktikan,’ imbuhnya.

Ahmad Maulana Robitoh, kuasa hukum yang mendampingi Heri mengatakan bahwa dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak penggugat juga terdapat banyak kejanggalan. Karena kliennya, selama ini tidak pernah menerima salinan perjanjian maupun bukti pembayaran.

“Inilah susahnya jadi orang baik, kita terlalu percaya. Padahal kita tidak pernah tahu berhadapan dengan orang macam apa, kita menganggap semua orang baik seperti kita,” ujarnya.

Sedikit dijelaskan olehnya bahwa secara hukum perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh penggugat tidak sah, hal ini berdasarkan pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi, “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”

Selain itu, merujuk pada pasal 1320 KUHPerdata, syarat sah suatu perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan dan kecakapan para pihak dalam perjanjian yang dilakukan untuk suatu hal tertentu serta atas sebab yang halal.

“Unsur-unsur ini tidak semuanya terpenuhi, sehingga secara hukum perjanjian ini tidak sah. Dan ini semua sudah kita sampaikan dalam eksepsi maupun duplik. Selanjutnya, tinggal pembuktian dan hasil akhirnya, kita serahkan kepada majelis hakim yang akan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aquo et bono),” pungkasnya. (ian)

Related posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *