Next Post

Bawaslu Anggap Seruan Bupati Ponorogo tentang Netralitas Kepala Desa adalah Keharusan

Ponorogo – Seruan yang disampaikan oleh Ipong Muchlisoni, Bupati Ponorogo kepada para Kepala Desa agar bersikap netral dalam pemilihan bupati dan wakil bupati melalui pesan whatsapp, viral. Pesan ini menyebar ke berbagai whatsapp grup dan media sosial, dibaca dan dikomentari banyak orang.

Terlepas pro kontra di masyarakat, apa yang disampaikan oleh Ipong, sapaan akrab Bupati Ponorogo adalah sesuatu yang benar. Sesuai aturan perundangan, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Kepala Desa tidak boleh mengambil kebijakan maupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu kandidat dalam pemilihan umum.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ponorogo, Muhammad Syaifulloh mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, seluruh ASN memang harus bersikap netral dan pihaknya jauh-jauh hari sudah melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) tentang aturan ini.

“Dalam Pasal 71 ayat 1, disebutkan bahwa Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Jadi apa yang disampaikan oleh Bupati itu memang sudah seharusnya,” katanya pada media ini saat ditemui di kantornya, Selasa (18/8/2020).

Terkait komentar masyarakat yang cenderung menganggap pernyataan Ipong tersebut sebagai psy war (perang urat saraf, red) karena pernyataan tersebut memang senyatanya ditujukan kepada para kepala desa yang diduga membantu kubu sebelah (Sugiri Sancoko). Ketua Bawaslu menyampaikan, tidak ada laporan terkait hal itu. Namun terkait netralitas ASN, masyarakat harusnya mengapresiasi keinginan bupati dengan cara mengawal setiap langkah politik masing-masing calon atau bakal calon, terutama petahana.

“Karena bagaimanapun, yang berpotensi menggerakkan ASN adalah petahana. Jadi masyarakat seharusnya mempertegas komitmen bupati tersebut kemudian mengawasinya,” ujarnya.

Untuk mekanisme pelaporan, Bawaslu juga menyediakan fasilitas untuk pelaporan secara daring (dalam jaringan) terkait pelanggaran pemilu. Namun persyaratan pelaporan harus diisi lengkap dalam form yang disediakan, terutama tentang identitas pelapor. Karena Bawaslu tidak akan memproses laporan yang tidak jelas identitas pelapornya.

Sulung Muna Rimbawan, Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi menambahkan sikap tegas Bawaslu terkait netralitas ASN ini sudah ditunjukkan ketika memproses dua orang ASN yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati ke partai politik beberapa waktu lalu.

“Dua orang okmum Kepala Dinas yang mendaftar (ke partai politik) kemarin sudah kita proses dan sudah selesai. Sudah kita laporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” ungkapnya.

Dijelaskannya, kedua oknum Kepala Dinas tersebut dinilai melanggar karena mereka mencalonkan diri, berbeda jika mereka dicalonkan. Hal ini terlihat dari proses pendaftaran yang dinilai janggal, sehari setelah mereka mendaftar, proses pendaftaran langsung ditutup. Dan anehnya lagi, berkas pendaftaran mereka sudah lengkap waktu mendaftar. Indikasinya, sudah ada komunikasi antara keduanya dengan partai politik.

Tentang hasilnya, komisioner yang akrab dipanggil Sulung ini menuturkan bahwa sudah keluar rekomendasi dari KASN dan sudah disampaikan kepada Bupati selaku pembina untuk diberikan sanksi.

“Rekomendasi turunnya ke Bupati selaku pembina ASN untuk memberikan sanksi. Namun bupati bisa juga mempunyai pertimbangan lain, karena sifatnya hanya rekomendasi,” ucapnya.

Disinggung tentang ide untuk menggelar Deklarasi ASN atau Kepala Desa Netral, Sulung mengatakan tidak perlu. Karena menurut pandangannya, jika ada ASN netral, artinya ada ASN yang tidak netral.

“Tidak perlu (deklarasi), yang penting komitmen,” jawabnya tanpa menjelaskan bagaimana bentuk nyata komitmen yang dimaksud.

Sreenshot pesan Ipong Muchlisoni, Bupati Ponorogo yang viral di media sosial.

Erma Hadi Cahyono, seorang perangkat desa di wilayah Kecamatan Ngrayun mengomentari tentang netralitas kepala desa ini menurutnya sulit diwujudkan. Karena kepala desa secara administratif sudah diikat oleh Bupati.

“Sulit, ini terkait Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Kalau saya melihat (pesan whatsapp) itu lebih merupakan peringatan daripada himbauan. Melalui pesan tersebut, bupati seolah-olah ingin mengatakan agar jangan macam-macam sama saya dengan mendukung calon selain saya,” tuturnya santai.

Dikatakannya, apalagi saat ini inspektorat sedang turun ke desa-desa untuk melakukan audit internal. “Apakah ini ada korelasinya dengan pernyataan sikap bupati. Silahkan dicari sendiri jawabannya,” ujarnya menutup pembicaraan sambil menyeruput secangkir kopi gulo cokot (potongan gula aren) khas Ngrayun. (one/ian)

Related posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *