ads

Slider[Style1]

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Dukcapil Kabupaten Madiun Gratiskan Dokumen Kependudukan

MADIUN, JAGAD POS - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Madiun mengratiskan kepengurusan data kependudukan untuk mempermudahkan masyarkat memiliki data kependudukan tersebut.

Terhitung mulai awal Maret 2014, masyarakat Kabupaten Madiun dibebaskan biaya pembuatan dan penerbitan dokumen kependudukan alias gratis. Hal ini seperti diungkapkan Kepala Bidang Capil, Dinas Dukcapil Kabupaten Madiun, Ahmad Sofingi SE, baru-baru ini di kantornya.

Menurutnya, amanat Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan UU 23 tahun 2006 tentang administrasi kependududkan dan penertiban dokumen kependudukan semua pelayanan administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak boleh dipungut biaya dari masyarakat.

"Apabila ada yang meminta, misalkan perangkat desa atau orang lain itu bukan wewenang kami. Lain hal jika masyarakat memang ada keperluan lain, lalu tak sempat mengurus data kependudukan tersebut, kemudian menyuruh orang lain atau perangkat desa, ya itu terserah kalau ada imbalan untuk uang bensin dan sebagainya. Tapi yang jelas dalam hal pembuatan data kependudukan tersebut tidak ada biaya sama sekali," tegas Ahmad Sofingi.

Ia berharap, dengan dikeluarkan Undang-undang tersebut, mampu mendorong masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan catatan sipil.

Penjelasan Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan UU tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Perubahan substansi yang mendasar dalam perubahan UU No 23/2006 yakni;
1. Masa Berlaku KTP Elektronik (KTP-el)
a. Masa berlaku KTP-el yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP (pasal 64 ayat 7 huruf a UU No. 24 Tahun 2013).
b. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 ini, ditetapkan berlaku seumur hidup (pasal 101 point c UU No. 24 Tahun 2013).

2. Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri
Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan: alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal (pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013).

3. Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el
Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Tahun 2014 (pasal 8 ayat 1 huruf c UU No. 24 Tahun 2013).

4. Penerbitan Akta Kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu 1 (satu) Tahun
Semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013.

5. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil
Semula dilaksanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk.

6. Pengakuan dan Pengesahan Anak
Dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara (pasal 49 ayat 2). Pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak (pasal 49 ayat 3 UU No. 24 Tahun 2013).

7. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan seperti KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain (pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013)

8. Pencatatan Kematian
Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada Instansi Pelaksana (pasal 44 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013). Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan.

9. Stelsel Aktif
Semula stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas.

10. Petugas Registrasi
a. Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (pasal 12 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013).
b. Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota, dan c. Petugas Registrasi harus PNS, diubah diutamakan PNS (pasal 12 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013).

11. Pengangkatan Pejabat Struktural pada Unit Kerja Administrasi Kependudukan
a. Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Provinsi, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur (pasal 83A ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013).
b. Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati/Walikota melalui Gubernur (pasal 83A ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013).
c. Penilaian kinerja Pejabat Struktural tersebut dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri (pasal 83A ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013).

12. Pendanaan Program dan Kegiatan Adminduk dibebankan pada APBN
Pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN (pasal 87A UU No. 24 Tahun 2013) dan dimulai pada APBN-P Tahun Anggaran 2014 (pasal 87B UU No. 24 Tahun 2013), dengan demikian berarti sebelum tersedia APBN-P tahun 2014, pendanaannya masih tetap menggunakan APBD.

13. Penambahan Sanksi
a. Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000 (pasal 94 UU No. 24 Tahun 2013).

b. Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPTD, Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000 (pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013).

c. Setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013).

Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
1. Perubahan Uundang-Undang ini berlaku sejak diundangkan.
2. Khusus yang berkaitan dengan APBN, baru diberlakukan secara efektif sejak tersedianya APBN/APBN-P untuk pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan adminduk di Provinsi dan Kab/Kota.

Sementara itu, Kepala Bidang Data Kependudukan (Daduk) Dinas Dukcapil Kabupaten Madiun, Romadhon saat dikomfirmasi via ponsel mengatakan, untuk prosedur kepengurusan tidak sulit. "Asal ada surat dari RT, Kades/Lurah, maka data kependudukan tersebut sudah bisa di buatkan, untuk musim pendaftaran sekolah dan pekerjaan seperti ini KTP-Elektronik dan KK bisa mencapai 200 sampai 250 per hari. Sementara koneksi jaringan online masih menjadi kendala selama ini, karena itu dari pusat. Tapi yang jelas, dalam hal pembuatan data kependudukan tersebut tidak ada biaya sama sekali,” jelasnya. (adv/rud)

Warga Pajaran Utara Menduga, Dana Kompensasi Tower Ditilep Kades

SIDOARJO, JAGAD POS - Pendirian tower BTS (base tranciver station) milik PT Primatama di desa Mlirip Rowo, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mengundang kontroversi warga setempat. Warga menduga, tower tersebut tidak memiliki dokumen izin. Mengingat, sejak adanya pemberitahuan, tidak pernah dilakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pembangunan tower tersebut.

Bahkan, warga dusun Pajaran Utara menuding jika Kepala Desa (Kades) Mlirip Rowo, Noto Diharjo, tidak transparan terkait pendirian tower tersebut. Tudingan warga bukanlah tidak beralasan. Pasalnya, warga mengetahui jika PT Primatama telah memberikan dana kompensasi sebesar Rp 35 juta kepada pihak desa. Tapi dana tersebut ngendon dan tidak tersalurkan sesuai kesepakatan antara PT Primatama dengan desa.

Menurut pihak PT Primatama, dana sebesar Rp 35 juta itu diperuntukkan pavingisasi sebesar Rp 10 juta, pagar makam Rp 5 juta, dan bantuan kepada SDN Mlirip Rowo II sebesar Rp 5 juta.

Atas penjelasan itu, warga pun melakukan kroscek ke Sugiyo, Kepala SDN Mlirip Rowo. Alhasil, bantuan yang diterima Sugiyo untuk sekolah yang dipimpinnya itu tidak sesuai dengan besaran yang disepakati. "SDN Mlirip Rowo menerima dana bantuan sebesar Rp 700 ribu dari Kades Noto Diharjo," katanya sambil menunjukkan bukti kwitansi kepada warga.

Atas peristiwa ini, Warga dusun Pajaran Utara, kemudian berniat melanjutkan persoalan ini kepada pihak berwajib. Mereka akan mengadukan Noto Diharjo yang diduga menilep dana kompensasi pendirian tower PT Primatama. "Kami telah sering menanyakan persoalan ini ke Kades. Tapi Kades terkesan berbelit-belit dan terus berjanji untuk memberikan dana kompensasi tersebut sesuai kesepakatan antara PT Primatama dengan pihak desa. Terus terang kami kecewa dengan sikap Kades," katanya salah seorang warga.

Kasun Suyoto Dipecat

Gara-gara memperjuangkan aspirasi warganya agar Kades Noto Diharjo mendistribusikan dana kompensasi tower PT Primatama berdasarkan kesepakatan, Kepala Dusun (Kasun) Pajaran Utara, Suyoto, malah dipecat. Ia dianggap menjadi dalang atau provokator terkait mencuatnya dugaan Kades Noto Diharjo menilep dana kompensasi tower sebesar Rp 35 juta.

Kepada Jagad Pos, Suyoto menceritakan asal mula peristiwa tersebut. Saat itu, ia didatangi beberapa warga yang mengeluhkan pendirian tower di lingkungannya. Sebagai Kasun, ia pun menyampaikan hal tersebut kepada Kades. Tapi, bukannya respon baik yang didapat Suyoto, hanya beberapa pekan saja, ia mendapat surat pemberhentian tidak hormat yang ditandatangi Kades Noto Diharjo.

Kasun Suyoto mendapatkan diskriminasi dari Ketua BPD Sudarmoko yang berusaha mengajukan permintaan kepada Kades agar dinon-aktifkan dari jabatannya sebagai Kasun. Permintaan Ketua BPD itu didasari pemberitaan koran lokal yang pernah memberitakan Suyoto terkait perdagangan miras serta berpoligami.

Anehnya, menurut Suyoto, saat pihaknya menyampaikan desakan warga agar Kades segera mendistribusikan dana kompensasi tower kepada yang berhak berdasarkan kesepakatan itu, Ketua BPD Sudarmoko justru diam saja. "Tidak ada reaksi apa-apa hingga saat ini dari Ketua BPD," katanya.

Sementara menurut seorang warga, selama ini BPD Mlirip Rowo tidak berjalan sesuai dengan aturan ketetapan daerah. "Susunan organisasi memang sudah dibuat tapi bidang-bidangnya seakan-akan tidak pernah berfungsi. Yang saya tahu selama ini urusan yang berkaitan dengan BPD selalu saja dikuasai oleh Ketua," terangnya sambil meminta namanya tidak dicantumkan. (hdr/im)

Sektor Hotel di Magetan Masih Setor PAD Rp 179 Juta

Hotel di areal wisata telaga sarangan
MAGETAN, JAGAD POS - Hotel-hotel yang ada di wilayah Magetan menyetorkan sebanyak Rp 179 Juta ke pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten setempat dalam kurun 10 bulan ditahun 2014. Sedangkan tahun ini target pendapatan untuk sektor ini sebesar Rp 240 juta.

"Kami yakin, target pendapatan sebesar Rp 240 juta tersebut akan tercapai pada akhir tahun 2014 nanti seiring dengan berbagai upaya yang dilakukan," optimis Pejabat Dinas Pendapatan Daerah Magetan, Rini Djayanti, Selasa (28/10/2014).

Rini mengatakan, secara umum target pendapatan dari sektor perhotelan tergolong minim. Hal itu disesuaikan dengan kondisi hotel di Kabupaten Magetan yang rata-rata merupakan hotel kelas melati dan jumlahnya yang cenderung sama dari tahun ke tahun.

Selain itu, pendapatan dari sektor hotel juga dipengaruhi oleh sikap pengelola hotel yang masih mengandalkan momentum liburan sekolah, hari raya Idul Fitri, Natal, dan juga malam tahun baru, untuk ikut menyumbang PAD.

Karenanya, Dinas Pendapatan Daerah setempat mengaku tidak muluk-muluk dalam menetapkan target pendapatan tersebut. Meski demikian, pihaknya terus berupaya optimal untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.

"Kami juga akan memaksimalkan pegawai guna mengantisipasi kebocoran pendapatan. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan ada sinergis antara petugas Dispenda dengan pengelola hotel," tambahnya.

Sesuai data yang ada, jumlah hotel yang ada di Kabupaten Magetan saat ini mencapai sekitar 106 hotel dengan berbagai tipe atau kelas. Hotel-hotel tersebut berada menyebar di seluruh wilayah Magetan. (bj/rif)

Petugas BPJS Paksa Warga Daftarkan Seluruh Anggota Keluarganya

TULUNGAGUNG, JAGAD POS - Program JKN yang ditangani oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) belum sepenuhnya dilaksanakan secara baik oleh petugas yang melayani di lapangan. Buktinya, muncul pengakuan warga yang mengeluhkan adanya paksaan oleh petugas BPJS agar mendaftarkan seluruh anggota keluarganya ikut BPJS kemarin Jumat (17/10). Salah satunya adalah Sugianto, warga desa Pinggirsari kecamatan Ngantru kabupaten Tulungagung.

Saat ditemui di kediamannya, Sugianto menceritakan bahwah dirinya berencana mendaftarkan salah satu anggota keluarganya ke kantor BPJS setempat dengan membawa persyaratan KK dan lainya. Sugianto terkejut karena menurut salah satu oknum petugas yang tidak diketahui namanya menyampaikan, ia diharuskan untuk mendaftarkan seluruh nama yang ada di KK tersebut.

Oknum petugas tersebut memaparkan kepada Sugianto tidak boleh hanya satu saja, sementara dalam lembar KK tertulis ada 4 jiwa. "Kalau semua anggota keluarga didaftarkan BPJS tentu sangat memberatkan kami. Saya ini termasuk keluarga biasa dan kurang mampu," paparnya.

Atas kejadian tersebut Sugianto mengurungkan niatnya untuk mendaftar BPJS sampai mendapat kepastian terkait pendaftarannya.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Tulungagung, sampai berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi. (luk/can)

Jangan Mudah Diadu Domba

Oleh: H. T. Mulyono SH.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah, puji syukur atas limpahan rahmat, taufiq dan ridlo Alloh SWT yang tak terhingga kepada kita, sehingga kita kembali diberi kesempatan bersua dalam kolom Mimbar kali ini.

Manusia diciptakan oleh Alloh SWT untuk saling mengenal di antara suku dan golongan yang berbeda diantara bangsa-bangsa. Jauh bukanlah suatu halangan untuk tidak melakukan komunikasi dan berinteraksi diantaranya. Berbicara yang baik, papan, empan, adepan adalah sebuah keniscayaan untuk melakukan komunikasi.

Manusia dijadikan oleh sang Khaliq untuk saling mengisi, menolong, menasehati manakala ada sesuatu yang khilaf dan kekurangan. Perbedaan pendapat, pandangan, pikiran baik ucapan maupun perbuatan adalah rahmat yang diberikan. Toh itu juga telah dijamin oleh undang-undang dasar (UUD) 1945 kita.

Semua ada hikmahnya, ada makna dan pelajaran yang sangat berharga yang terkandung di dalam sebuah perbedaan buah pikiran masing -masing. Orang-orang yang ada pada jalan kebenaran kadang juga harus melewati cobaan, sehingga kesuksesan bisa tertunda. Sebaliknya, orang-orang yang mengikuti nafsu ankaranya kadang-kadang juga mendapat kemenangan meskipun hanya sesaat saja.

Lihatlah manusia dari sisi baiknya (khusnudlon), jangan melihat atau memandang dari sisi jelek dan buruknnya saja “yandluru bi aini sukhti”. Karena fitrah manusia itu dilahirkan adalah perbedaan baik pandangan, pendapat maupun ucapan. Maka janganlah sekali-kali mengail di air keruh, memanfaatkan situasi yang ada, lebih-lebih untuk kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan orang banyak, masyarakat luas. Jangan di adu domba, jangan dipecah belah, jangan di cerai-berai dengan mengadu-domba sama dengan memakan daging bangkai saudaranya.

Apakah kau senang kalau saudara mati terus kau makan bangkainya? “naudzubillai min dzaalik”.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Retribusi PKL Naik, Dewan Akan Kaji Kebijakan Pemkot Probolinggo

Zulfikar Irawan
PROBOLINGGO, JAGAD POS - Kenaikan tarif retribusi Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar Sabtu Minggu (Tugu) dari Rp 1000 menjadi Rp 2000 per PKL berbuntut panjang. Sejumlah kalangan dewan akan melakukan pengkajian terhadap kebijakan Pemkot yang telah menaikkan tarif retribusi tersebut.

“Kalau memang kenaikan itu membebani masyarakat dewan, nanti kami akan melakukan pengkajian,” tandas Abd Aziz, salah seorang anggota DPRD Kota Problinggo kepada wartawan, Kamis (23/10).

Pengkajian itu dengan menanyakan dasar kenaikan retribusi tersebut. “Ya kita tanyakan nanti dasar kebijakan pemkot menaikan tarif retribusi PKL pasar tugu itu apa,” ungkap politisi dari PKB itu.

Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Zulfikar Imawan saat dikonfirmasi mengaku pernah mendapat keluhan dari sejumlah PKL terkait kenaikan tarif retribusi itu. “Saya memang sempat mendapat keluhan dari sejumlah PKL terkait kenaikan tarif itu,” katanya.

Dia menjelaskan, pada prinsipnya para PKL itu bukan tidak setuju dengan kebijakan pemkot yang telah menaikkan tarif retribusi tersebut. Namun karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemkot untuk menaikkan tarif retribusi itu.

“Yang menjadi persoalan para PKL itu karena memang tidak ada sosialisasi dari Pemkot sebelumnya. Sehingga mereka kemudian mengeluh,” terang Zulfikar Imawan yang juga Ketua DPC Partai Nasdem Kota Probolinggo itu.

Dia menegaskan, agar persoalan itu tidak semakin berlarut-larut, pihaknya akan segera menyikapinya. “Yang jelas dewan nanti akan menanyakan masalah itu kepada dinas terkait,” timpalnya.

Hanya saja, Iwan pangggilan akrab Zulfikar Imawan itu, belum bisa menjadwalkan kapan persoalan itu akan dibahas di dewan. Karena para anggota dewan kini sedang menjalani reses hingga 27 Oktober.

Sementara itu, Kepala Diskopindag Kota Probolinggo, Zainullah saat dimintai komentarnya terkait persoalan ini mengatakan, jika persoalan retribusi PKL itu bukan menjadi kewenangannya. Melainkan yang punya kewenangan itu bidang Pendapatan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemkot Probolinggo. “Persoalan retribusi itu kewenangan DPPKA, bukan Diskoperindag,” terang dia.

Terpisah, Kepala BPKAD Kota Probolinggo, Imam Suwoko belum berhasil dikonfirmasi. Saat dikonfirmasi melalui pesan pendek SMS, hingga berita ini ditulis belum juga membalas.

Sekedar diketahui, kalangan PKL pasar Tugu mengeluh soal adanya kenaikan tarif retribusi yang dilakukan oleh Pemkot. Mereka menilai naiknya tarif retribusi itu dinggap sepihak, karena tidak adanya sosialisasi terlebih dulu. (gus)

Top