ads

Slider[Style1]

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Sektor Hotel di Magetan Masih Setor PAD Rp 179 Juta

Hotel di areal wisata telaga sarangan
MAGETAN, JAGAD POS - Hotel-hotel yang ada di wilayah Magetan menyetorkan sebanyak Rp 179 Juta ke pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten setempat dalam kurun 10 bulan ditahun 2014. Sedangkan tahun ini target pendapatan untuk sektor ini sebesar Rp 240 juta.

"Kami yakin, target pendapatan sebesar Rp 240 juta tersebut akan tercapai pada akhir tahun 2014 nanti seiring dengan berbagai upaya yang dilakukan," optimis Pejabat Dinas Pendapatan Daerah Magetan, Rini Djayanti, Selasa (28/10/2014).

Rini mengatakan, secara umum target pendapatan dari sektor perhotelan tergolong minim. Hal itu disesuaikan dengan kondisi hotel di Kabupaten Magetan yang rata-rata merupakan hotel kelas melati dan jumlahnya yang cenderung sama dari tahun ke tahun.

Selain itu, pendapatan dari sektor hotel juga dipengaruhi oleh sikap pengelola hotel yang masih mengandalkan momentum liburan sekolah, hari raya Idul Fitri, Natal, dan juga malam tahun baru, untuk ikut menyumbang PAD.

Karenanya, Dinas Pendapatan Daerah setempat mengaku tidak muluk-muluk dalam menetapkan target pendapatan tersebut. Meski demikian, pihaknya terus berupaya optimal untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.

"Kami juga akan memaksimalkan pegawai guna mengantisipasi kebocoran pendapatan. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan ada sinergis antara petugas Dispenda dengan pengelola hotel," tambahnya.

Sesuai data yang ada, jumlah hotel yang ada di Kabupaten Magetan saat ini mencapai sekitar 106 hotel dengan berbagai tipe atau kelas. Hotel-hotel tersebut berada menyebar di seluruh wilayah Magetan. (bj/rif)

Petugas BPJS Paksa Warga Daftarkan Seluruh Anggota Keluarganya

TULUNGAGUNG, JAGAD POS - Program JKN yang ditangani oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) belum sepenuhnya dilaksanakan secara baik oleh petugas yang melayani di lapangan. Buktinya, muncul pengakuan warga yang mengeluhkan adanya paksaan oleh petugas BPJS agar mendaftarkan seluruh anggota keluarganya ikut BPJS kemarin Jumat (17/10). Salah satunya adalah Sugianto, warga desa Pinggirsari kecamatan Ngantru kabupaten Tulungagung.

Saat ditemui di kediamannya, Sugianto menceritakan bahwah dirinya berencana mendaftarkan salah satu anggota keluarganya ke kantor BPJS setempat dengan membawa persyaratan KK dan lainya. Sugianto terkejut karena menurut salah satu oknum petugas yang tidak diketahui namanya menyampaikan, ia diharuskan untuk mendaftarkan seluruh nama yang ada di KK tersebut.

Oknum petugas tersebut memaparkan kepada Sugianto tidak boleh hanya satu saja, sementara dalam lembar KK tertulis ada 4 jiwa. "Kalau semua anggota keluarga didaftarkan BPJS tentu sangat memberatkan kami. Saya ini termasuk keluarga biasa dan kurang mampu," paparnya.

Atas kejadian tersebut Sugianto mengurungkan niatnya untuk mendaftar BPJS sampai mendapat kepastian terkait pendaftarannya.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Tulungagung, sampai berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi. (luk/can)

Jangan Mudah Diadu Domba

Oleh: H. T. Mulyono SH.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah, puji syukur atas limpahan rahmat, taufiq dan ridlo Alloh SWT yang tak terhingga kepada kita, sehingga kita kembali diberi kesempatan bersua dalam kolom Mimbar kali ini.

Manusia diciptakan oleh Alloh SWT untuk saling mengenal di antara suku dan golongan yang berbeda diantara bangsa-bangsa. Jauh bukanlah suatu halangan untuk tidak melakukan komunikasi dan berinteraksi diantaranya. Berbicara yang baik, papan, empan, adepan adalah sebuah keniscayaan untuk melakukan komunikasi.

Manusia dijadikan oleh sang Khaliq untuk saling mengisi, menolong, menasehati manakala ada sesuatu yang khilaf dan kekurangan. Perbedaan pendapat, pandangan, pikiran baik ucapan maupun perbuatan adalah rahmat yang diberikan. Toh itu juga telah dijamin oleh undang-undang dasar (UUD) 1945 kita.

Semua ada hikmahnya, ada makna dan pelajaran yang sangat berharga yang terkandung di dalam sebuah perbedaan buah pikiran masing -masing. Orang-orang yang ada pada jalan kebenaran kadang juga harus melewati cobaan, sehingga kesuksesan bisa tertunda. Sebaliknya, orang-orang yang mengikuti nafsu ankaranya kadang-kadang juga mendapat kemenangan meskipun hanya sesaat saja.

Lihatlah manusia dari sisi baiknya (khusnudlon), jangan melihat atau memandang dari sisi jelek dan buruknnya saja “yandluru bi aini sukhti”. Karena fitrah manusia itu dilahirkan adalah perbedaan baik pandangan, pendapat maupun ucapan. Maka janganlah sekali-kali mengail di air keruh, memanfaatkan situasi yang ada, lebih-lebih untuk kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan orang banyak, masyarakat luas. Jangan di adu domba, jangan dipecah belah, jangan di cerai-berai dengan mengadu-domba sama dengan memakan daging bangkai saudaranya.

Apakah kau senang kalau saudara mati terus kau makan bangkainya? “naudzubillai min dzaalik”.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Retribusi PKL Naik, Dewan Akan Kaji Kebijakan Pemkot Probolinggo

Zulfikar Irawan
PROBOLINGGO, JAGAD POS - Kenaikan tarif retribusi Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar Sabtu Minggu (Tugu) dari Rp 1000 menjadi Rp 2000 per PKL berbuntut panjang. Sejumlah kalangan dewan akan melakukan pengkajian terhadap kebijakan Pemkot yang telah menaikkan tarif retribusi tersebut.

“Kalau memang kenaikan itu membebani masyarakat dewan, nanti kami akan melakukan pengkajian,” tandas Abd Aziz, salah seorang anggota DPRD Kota Problinggo kepada wartawan, Kamis (23/10).

Pengkajian itu dengan menanyakan dasar kenaikan retribusi tersebut. “Ya kita tanyakan nanti dasar kebijakan pemkot menaikan tarif retribusi PKL pasar tugu itu apa,” ungkap politisi dari PKB itu.

Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Zulfikar Imawan saat dikonfirmasi mengaku pernah mendapat keluhan dari sejumlah PKL terkait kenaikan tarif retribusi itu. “Saya memang sempat mendapat keluhan dari sejumlah PKL terkait kenaikan tarif itu,” katanya.

Dia menjelaskan, pada prinsipnya para PKL itu bukan tidak setuju dengan kebijakan pemkot yang telah menaikkan tarif retribusi tersebut. Namun karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemkot untuk menaikkan tarif retribusi itu.

“Yang menjadi persoalan para PKL itu karena memang tidak ada sosialisasi dari Pemkot sebelumnya. Sehingga mereka kemudian mengeluh,” terang Zulfikar Imawan yang juga Ketua DPC Partai Nasdem Kota Probolinggo itu.

Dia menegaskan, agar persoalan itu tidak semakin berlarut-larut, pihaknya akan segera menyikapinya. “Yang jelas dewan nanti akan menanyakan masalah itu kepada dinas terkait,” timpalnya.

Hanya saja, Iwan pangggilan akrab Zulfikar Imawan itu, belum bisa menjadwalkan kapan persoalan itu akan dibahas di dewan. Karena para anggota dewan kini sedang menjalani reses hingga 27 Oktober.

Sementara itu, Kepala Diskopindag Kota Probolinggo, Zainullah saat dimintai komentarnya terkait persoalan ini mengatakan, jika persoalan retribusi PKL itu bukan menjadi kewenangannya. Melainkan yang punya kewenangan itu bidang Pendapatan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemkot Probolinggo. “Persoalan retribusi itu kewenangan DPPKA, bukan Diskoperindag,” terang dia.

Terpisah, Kepala BPKAD Kota Probolinggo, Imam Suwoko belum berhasil dikonfirmasi. Saat dikonfirmasi melalui pesan pendek SMS, hingga berita ini ditulis belum juga membalas.

Sekedar diketahui, kalangan PKL pasar Tugu mengeluh soal adanya kenaikan tarif retribusi yang dilakukan oleh Pemkot. Mereka menilai naiknya tarif retribusi itu dinggap sepihak, karena tidak adanya sosialisasi terlebih dulu. (gus)

Istri Bupati Nganjuk Jabat Sekkab Jombang, Dinilai Balas Budi Bupati Nyono

JOMBANG, JAGAD POS - Sekitar 1,5 tahun jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang diduduki pejabat pelaksana tugas (Plt), kini Pemkab Jombang akhirnya memiliki sosok sekdakab definitif. Menyusul dilantiknya Ita Triwibawati sebagai Sekkab Jombang oleh Bupati Jombang Nyono Suharli di pendapa kabupaten setempat, Kamis (23/10/2014).

Ita menggantikan Drs Hasan Msi yang telah menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Sekda sejak satu setengah tahun lalu. Ita yang juga istri Bupati Nganjuk Taufikurrahman sebelumnya menjabat sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Ita terpilih setelah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Provinsi Jawa Timur September lalu.

Dalam fit and proper test itu Ita menyisihkan dua kandidat sekdakab lain, yakni Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Hari Utomo dan Kepala Dinas Pertanian Hadi Purwantoro.

Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dalam sambutannya berpesan dengan dilantiknya sekdakab definitif ini, penyelenggaraan pemerintahan akan lebih baik. Karena sekdakab merupakan jabatan penting dan sangat menentukan dalam melaksanakan atau menindaklanjuti kebijakan pemerintah daerah.

Kami menunggu pengabdian dan kerja keras sekdakab yang baru guna menyonsong Jombang ke arah yang jauh lebih baik lagi ke depannya,” kata Bupati Nyono.

Dinilai Balas Budi Bupati Nyono dan Wabup Munjidah
Sementara itu, Ita berjanji akan bekerja keras mencurahkan segenap tenaga dan pikiran demi kemajuan Jombang. “Tentu saya berupaya merespon kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada saya dengan kerja keras, terutama di birokrasi,” kata perempuan berjilbab ini.

Terpilihnya Ita Triwibawati sebagai Sekkab Jombang, agaknya tak luput dari perhatian masyarakat. Tersiar kabar, istri bupati Nganjuk ini sudah diprediksi bakal menjabat Sekkab Jombang jauh hari sebelumnya. Konon, jabatan prestisius di tingkat kabupaten itu sebagai balas budi Bupati Nyono dan Wabup Munjidah dalam memenangkan pemilukada 2013 lalu.

Sumber Jagad Pos menuturkan, kemenangan pasangan Nyono-Mundjidah di pemilukada langsung 2013 lalu, tak lepas dari campur tangan Taufikurrahman, orang nomor satu di Kabupaten Nganjuk itu.

“Sudah diprediksi jauh-jauh hari kalau Sekkab Jombang bakal dijabat istri Taufikurrahman. Mungkin itu bentuk balas jasa dan balas budi Bupati Nyono dan Wabup Munjidah saat memenangi pilkada Jombang lalu. Kan sudah menjadi kabar umum, kalau pak Taufik memberi bantuan finansial saat pilkada itu,” kata sumber.

Ditanya jabatan Sekkab Jombang yang diraih Ita Triwibawati melalui proses fit and proper test. “Rupanya itu hanya formalitas, tidak mungkin dipilihnya dia menjadi Sekkab jika tidak ada rekomendasi Bupati dan Wabup. Kalau ada kandidat lain, sekedar agar tidak mencolok di mata masyarakat,” jawab sumber.

“Tapi semoga saja, itu bukan sekedar balas budi Bupati Nyono. Artinya, Sekkab definitif mampu menjalankan tupoksi sesuai sumpah jabatan dan komitmennya membangun Jombang lebih baik,” timpalnya. (tri/rief)

Eksekusi Lahan di Menganti, Juru Sita PN Gresik Dituding Salah Alamat

GRESIK, JAGAD POS - Rencana eksekusi lahan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri (PN) Gresik di wilayah RW 8 Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik terancam gagal. Fajar SH, kuasa hukum termohon H Suwarno, menuding ada ketidaksesuaian antara putusan pengadilan dengan fakta di lapangan.

"Putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena obyek tidak diketahui. Sehingga putusan bersifat non executable," tegas Fajar (21/10).

Menurut Fajar SH, bukti dan fakta jelas-jelas menunjukkan posisi persil berbeda lokasi. Dalam putusan, obyek yang diperkarakan menunjuk pada tanah C desa No 310 persil 29a blok D II dengan luas 0,81 Ha. Akan tetapi selama ini yang akan dijadikan obyek putusan ini adalah lahan yang terletak di Persil 29a Blok D I. "Dengan demikian eksekusi tidak boleh dilanjutkan," terangnya.

Sebelumnya diinformasikan, pada Kamis (16/10) pihak PN Gresik datang ke Desa Laban untuk melakukan pengecekan lokasi lahan yang disengketakan. Rombongan juru sita yang dipimpin oleh Sekretaris Panitera Syamsul Bahri SH MH mengantongi putusan perkara perdata MA RI No 653 K/Pdt /2008 tanggal 17 September 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jatim No 96/Pdt/2007/PT.Sby tanggal 24 Mei 2006 jo Putusan Pengadilan Negeri Gresik No 05/Pdt.G/2006/ PN.Gs. tanggal 11 September 2006.

Di lokasi lahan, didampingi Kepala Desa (Kades) Slamet Efendi dan beberapa perangkat, rombongan disambut dengan aksi unjuk rasa dari ratusan kerabat pihak termohon. Mereka mengajukan keberatan karena merasa lahan yang ditengarai akan dieksekusi bukan merupakan objek dari putusan pengadilan. Mereka tampak emosi saat akan dilakukan pengukuran.

"Lahan ini bukan lahan yang dimaksud dalam putusan pengadilan. Ini tidak boleh, melanggar hukum. Lahan ini bukan lahan yang secara hukum disengketakan," protes salah satu pengunjuk rasa kepada rombongan PN Gresik.

Menanggapi desakan dan keberatan para pengunjuk rasa, pihak PN mencoba mengkonfirmasi kepada Kades dan Perangkat Desa. Dan ternyata benar, mereka menyatakan lokasi lahan Blok D II yang dimaksud dalam putusan masih berjarak sekitar 500 m dari titik obyek yang ditunjuk oleh juru sita.

"Kalau mengacu pada tulisan di lembar putusan yang ditunjukkan kepada kami, lokasinya bukan disini, tapi masih setengah kilometerlagi," kata salah satu perangkat sambil menunjuk arah lokasi yang dimaksud. (htm)

Top